Kasus Covid-19 di Bogor Menjadi Meningkat Drastis

Kasus Covid-19 di Bogor Menjadi Meningkat Drastis

Kasus Covid-19 di Bogor Menjadi Meningkat Drastis

Kasus Covid-19 di Bogor Alami Peningkatan Drastis –  Kasus Covid-19 mengalami lonjakan di atas 10 persen. Bogor pun memperpajang PSBB hingga 12 Mei 2020.

Kasus Covid-19 di Kota Bogor mencapai 76 orang dengan perincian 56 dirawat, 7 sembuh, dan 13 orang meninggal.

Jumlah positif Covid-19 sebanyak 58 orang dengan perincian, 48 orang dirawat serta 10 orang meninggal dan belum ada yang sembuh.

Artinya, dalam rentang 14 masa PSBB ada kenaikan sekitar 13,4 %  orang terinfeksi Covid-19.

Data Covid 19 Kabupaten Bogor, jumlah kasus positif Covid 19 sebanyak 113 kasus dengan perincian sebanyak 12 orang sembuh dan meninggal 11 orang.

Jika dibandingkan data pasien positif Covid-19 sebelum PSBB diberlakukan, yakni pada 14 April, jumlah positif sebanyak 45 orang dengan perincian sembuh 4 orang dan meninggal 5 orang .

Pada masa PSBB terjadi peningkatan pasien pemantauan sembuh dari 21 ke 51 orang, juga pasien meninggal dari 21 menjadi 29 orang.

Di Kabupaten Bogor, jumlah PDP sebelum PSBB berjumlah 566 pasien dan data terbaru naik menjadi 985 pasien. Selama masa PSBB terjadi kenaikan jumlah pasien sembuh sebanyak 523 pasien dan pasien meninggal 22 kasus.

Juru bicara covid 19 Kab Bogor Syarifah Sofiah menuturkan, evaluasi selama PSBB diberlakukan, dilihat dari segi data jumlah positif Covid-19 di Bogor mengalami peningkatan.

“Setelah dilakukan PSBB belum menunjukkan hasil pengurangan pasien bahkan masih terjadi peningkatan baik ODP, PDP maupun positif Covid-10,” kata Syarifah Sofiah, Selasa.

Kesadaran rendah

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengutip hasil evaluasi, PSBB yang telah dilakukan di wilayah Bodebek berjalan kurang efektif, karena beberapa hal, di antaranya rendahnya kesadaran masyarakat, serta penerapan sanksi yang lemah.

“Ini hasil evaluasi yang dilakukan bahwa PSBB yang dilakukan masih rendahnya kesadaran masyarakat serta penerapan sanksi yang lemah,” ujarnya.

Persoalan lain yakni kebijakan PSBB masih setengah-setengah, karena muatan peraturannya masih tumpang tindih dengan peraturan dari Kementerian. Seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian.

Sebagai contoh yang terjadi, terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada peraturan Kementerian Perindustrian sehingga peraturan Kepala Daerah tidak berlaku atau diabaikan.

Faktor lain yakni operasional kereta rel listrik (KRL) dari Bogor ke Jakarta. Persoalan ini mencuat selama PSBB, karena warga Bodebek masih menggunakan KRL untuk berangkat bekerja ke Jakarta.

Kata Dedie, terkait dengan KRL tersebut, kepala daerah yang menerapkan PSBB termasuk Kota Bogor, akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk membatasi jumlah penumpang di setiap gerbong, serta membatasi antrean di stasiun tertentu serta menyeleksi orang-orang yang akan bepergian dengan menggunakan KRL.