Ekonomi Memang Sedang Sulit Karena Rupiah dan Perang Dagang

Ekonomi Memang Sedang Sulit Karena Rupiah dan Perang Dagang

Ekonomi Memang Sedang Sulit Karena Rupiah dan Perang Dagang

Ekonomi Memang Sedang Sulit Karena Rupiah dan Perang Dagang,- Mempercepat pelaksanaan kemudahan berusaha melalui sistem perizinan tunggal digital (online single submission/OSS) menjadi salah satu cara untuk menghadapi situasi perekonomian yang sedang sulit.

Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan para bupati di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018). Dalam pembukaan pertemuan, Presiden sempat menyinggung situasi ekonomi yang ia nilai ‘sedang sulit’.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada Bupati se-Indonesia, bahwa kondisi ekonomi nasional tengah dalam masa sulit karena perekonomian global yang tak menentu. Para pimpinan daerah harusnya memang sadar akan hal itu Judi Online Indonesia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut pelemahan rupiah dan perang dagang memang berdampak pada banyak daerah.

“Dari global, memang yang pertama kali kena dampak pelemahan rupiah dan perang adalah daerah penghasil komoditas seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi,” tutur Bhima

Dia menyebut dampak atas hal itu dapat berupa anjloknya daya beli masyarakat sampai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan efeknya bisa pula terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perkebunan dan pertambangan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan diversifikasi dengan memperluas investasi baru di sektor alternatif di luar komoditas. “Kemudian mendorong hilirisasi industri, sehingga produk yang dihasilkan daerah bernilai tambah dan bisa dilempar ke pasar domestik,” ujar Bhima.

Selain itu, Bhima melihat pidato Jokowi sebagai bentuk orang nomor satu di Indonesia itu mendorong kepala daerah agar lebih inovatif menciptakan sumber pertumbuhan baru di daerah, misal fokus pada sektor pariwisata dan industri kreatif.

“Selain itu, tahun 2019 besar kemungkinan transfer daerah akan dikurangi atau tidak naik tinggi, baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Bhima.

Penurunan itu Bhima sebut karena alokasi belanja akan lebih diprioritaskan untuk belanja populis, misal subisidi energi dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Jadi saya duga motif pidato Jokowi yakni menginstruksikan agar kepala daerah mengerti kondisi keuangan pemerintah dan tidak protes apabila ada pemangkasan transfer daerah tahun depan,” imbuhnya.

Baca: Cara Hadapi Ekonomi Sulit: Percepat Kemudahan Berusaha

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.